Untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama di bidang pendidikan, puluhan pejabat Sumatera Barat akan berangkat ke Maroko pada tanggal 21 mei 2014.
Jajaran pejabat tersebut terdiri dari 6 kepala daerah Kab/Kota, ditambah jajaran Dinas Pendidikan Sumbar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6 Kepala Daerah Kab/Kota yang ikut antara lain, Padang, Pasaman Barat, Sijunjung, Bukittinggi, Padang Panjang, Padang Pariaman dan Sekda Tanah Datar. Sementara Gubernur tidak akan ikut dalam rombongan ini.
Kerjasama ini sebenarnya adalah lanjutan dari tahun 2013 lalu, dimana datangnya Duta Besar Maroko ke Sumbar dan ingin mengajukan kerjasama di bidang pendidikan, pariwisata dan perdagangan.
“Iya itu berdasarkan undangan, karena kita memiliki kemiripan budaya, terutama di sana juga negara muslim, maka kita mencoba jajaki, makanya kita adakan pameran tunggal hasil kerajinan Sumbar,” Kepala Bappeda Sumbar, Afriadi Laudin dikutip dari Antara Sumbar.
Nantinya di Maroko juga akan diadakan pameran tunggal dan pementasan tarian-tarian khas Minang. Untuk kerjasama di bidang pendidikan akan ada penandatanganan letter of intent (LOI) antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang dengan salah satu perguruan tinggi di Maroko.
Diharapkan dari kerjasama ini akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara terutama dalam ketiga bidang tersebut.
Tampilkan postingan dengan label sumbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sumbar. Tampilkan semua postingan
Kamis, 08 Mei 2014
Senin, 29 Juli 2013
Listrik Sering Padam, PLN Angkat Tangan
Instruksi Menteri BUMN Dahlan Iskan membentur ruang hampa. Pemadaman bergilir yang ia minta dihentikan, tak bisa ditunaikan PLN Sumbar. PLN angkat tangan karena kondisi yang memaksa.
PLN menyatakan pemadaman bergilir tidak bisa dihentikan karena tiga PLTA — Singkarak, Maninjau dan Koto Panjang — kekurangan air untuk menggerakkan turbinnya. Selain itu, PLTU Ombilin tak ‘sembuh-sembuh’ juga sejak setahun lalu karena seenaknya ‘memakan’ batubara kalori rendah.
Akan halnya, PLTU Teluk Sirih yang diharapkan bisa jadi jangkar, justru belum bisa beroperasi karena belum finalisasi. Pada sisi lain produksi listrik turun karena elevasi (ketinggian) air seluruh danau di Sumbar turun. Rumitnya, permintaan sambung baru terus naik.
Manager PLTA Singkarak Sektor Pembangkitan Bukittinggi, Sudrajat, mengatakan, elevasi air Danau Singkarak dalam posisi kritis, sehingga pembangkit tidak beroperasi pada siang hari. Hal itu guna menjaga stabilitas kedalaman air danau. Namun jika tetap dipaksakan, penurunan elevasi air danau menjadi semakin cepat.
“Nah, bisa lebih parah lagi, kan. Makanya, kami mulai melakukan penghentian operasional pembangkit pada siang hari. Sementara, empat pembangkit di PLTA Singkarak tidak masalah,” kata Sudrajat pada wartawan di sela-sela kunjungan PLN Wilayah Sumbar ke sejumlah pembangkit, Singkarak, Kamis (26/7).
Kunjungan diikuti Kepala Divisi Humas PLN Wilayah Sumbar, Ridwan dan Asisten Manager Area Padang, Junaidi. Selain itu, juga diikuti Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Basril Basyar. Kemudian Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar, Dahnil Aswad dan sejumlah wartawan dari berbagai media.
Selama tiga bulan terakhir, lanjutnya, penurunan elevasi air Danau Singkarak mencapai dua centimeter setiap hari. Pada posisi 24 Juli 2013, posisi elevasinya hanya tercatat 360.39 MDPL (meter dari permukaan laut) atau di bawah kondisi normal. Idealnya, tingkat elevasi air Danau Singkarak untuk layak operasi setidaknya 363 MDPL.
Dengan tingkat elevasi 360.39 MDPL tersebut, pengoperasian PLTA harus mendapat izin direksi. Bahkan jika terus menurun hingga menyentuh angka 359,5 MDPL, pengoperasian pembangkit harus mendapat izin gubernur. Dalam kondisi normal, PLTA Singkarak bisa menghasilkan 175 MW (985 GWH per tahun). Produksi energi disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV ke Sistem Kelistrikan Sumbagteng.
Sedangkan elevasi paling parah terjadi pada PLTA Koto Panjang, di posisi 76.00 MDPL. Sementara, elevasi air Danau Maninjau masih dalam kondisi normal pada angka 462.91 MDPL. Bahkan, saat ini juga mengalami penurunan kedalaman dua centi meter setiap hari. Penurunan tersebut terjadi akibat rendahnya curah hujan di daerah sekitar dan berubahnya kondisi hutan yang ada di sekitar danau.
Khusus untuk Singkarak, pengaruh paling besar adalah perubahan pada Batang Sumpur dan Sungai Buluh sebagai hulu danau.
“Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal penurunan ini. Jadi, pemadaman untuk menjaga elevasi air. Jika kondisi normal, kami bisa menyuplai 40 persen selama beban puncak,” tuturnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan rusaknya kedua pembangkit di PLTU Ombilin. Kerusakan pertama terjadi pada generator pembangkit unit 2 sejak Oktober 2012. Sedangkan pada Juni 2013, pembangkit unit 1 juga mengalami gangguan pada coil bar dan cor iron generatornya. Kerusakan terjadi akibat beratnya beban yang ditanggung PLTU mulut tambang itu.
Antisipasi
Sebagai antisipasi jangka pendek, pihak PLTU memindahkan maintransformer unit 2 pada unit 1, sehingga bisa beroperasi kembali. Sementara, pembangkit unit 1 dalam proses investigasi yang dilakukan vendor yang diperkirakan rampung pada Oktober depan,”
“Kami sangat terpukul dengan rusaknya pembangkit Ombilin,” jelas Asisten Manager Operasi PLTU Sijantang, Riki Melayu.
Dengan satu pembangkit yang beroperasi, PLTU Ombilin hanya bisa mengeluarkan energi listrik 1×70 MW. Sementara, daya terpasangnya tercatat 2×100 MW yang masuk pada sistem Sumbagsel. Sedangkan untuk jangka panjang, tambah Riki, pihaknya bakal mendatangkan mesin baru. Mesin tersebut diperkirakan datang pada 2014.
Teluk Sirih Jawabannya
Sementara, General Manager PLN Wilayah Sumbar, Wasito Adi, menyampaikan, daya dukung listrik di Sumbar belum bisa memenuhi permintaan konsumen. Produksi listrik saat ini hanya 402 MW. Sedangkan kebutuhan saat beban puncak yang mencapai 472 MW. Selama ini, kekurangan tersebut disuplai dari sistem Sumbagsel hingga 117 MW setiap hari.
Di luar beban puncak, defisit listrik di Sumbar mencapai 55 MW dari kebutuhan 353 MW. Pada beban puncak, kekurangan mencapai 19 MW dari kebutuhan 472 MW. “Ini setelah adanya suplai dari listrik sistem Sumbagsel 117 MW di luar beban puncak dan 19 MW saat beban puncak,” ungkap Wasito.
Selain optimalisasi pembangkit, jawaban atas masalah ketenagalistrikan di Ranah Minang saat ini adalah PLTU Teluk Sirih. Dengan kapasitas terpasang 2×100 MW, PLTU tersebut bisa menutup defisit yang terjadi saat ini. “PLTU itu nantinya bakal dikelola sistem Sumbagsel bersama PLTU Sijantang, Sawahlunto,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan arahan Menneg BUMN, Dahlan Iskan mengoptimalkan genset yang dimiliki perhotelan dan industri. Kendati demikian, pihaknya terlebih dahulu menginventarisir genset yang dimiliki hotel dan industri tersebut. “Apakah gensetnya memadai atau tidak. Kalau soal kompensasi, kami siap membayarnya,” tutup Wasito.
harian singgalang/Tedy Setiawan
PLN menyatakan pemadaman bergilir tidak bisa dihentikan karena tiga PLTA — Singkarak, Maninjau dan Koto Panjang — kekurangan air untuk menggerakkan turbinnya. Selain itu, PLTU Ombilin tak ‘sembuh-sembuh’ juga sejak setahun lalu karena seenaknya ‘memakan’ batubara kalori rendah.
Akan halnya, PLTU Teluk Sirih yang diharapkan bisa jadi jangkar, justru belum bisa beroperasi karena belum finalisasi. Pada sisi lain produksi listrik turun karena elevasi (ketinggian) air seluruh danau di Sumbar turun. Rumitnya, permintaan sambung baru terus naik.
Manager PLTA Singkarak Sektor Pembangkitan Bukittinggi, Sudrajat, mengatakan, elevasi air Danau Singkarak dalam posisi kritis, sehingga pembangkit tidak beroperasi pada siang hari. Hal itu guna menjaga stabilitas kedalaman air danau. Namun jika tetap dipaksakan, penurunan elevasi air danau menjadi semakin cepat.
“Nah, bisa lebih parah lagi, kan. Makanya, kami mulai melakukan penghentian operasional pembangkit pada siang hari. Sementara, empat pembangkit di PLTA Singkarak tidak masalah,” kata Sudrajat pada wartawan di sela-sela kunjungan PLN Wilayah Sumbar ke sejumlah pembangkit, Singkarak, Kamis (26/7).
Kunjungan diikuti Kepala Divisi Humas PLN Wilayah Sumbar, Ridwan dan Asisten Manager Area Padang, Junaidi. Selain itu, juga diikuti Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Basril Basyar. Kemudian Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar, Dahnil Aswad dan sejumlah wartawan dari berbagai media.
Selama tiga bulan terakhir, lanjutnya, penurunan elevasi air Danau Singkarak mencapai dua centimeter setiap hari. Pada posisi 24 Juli 2013, posisi elevasinya hanya tercatat 360.39 MDPL (meter dari permukaan laut) atau di bawah kondisi normal. Idealnya, tingkat elevasi air Danau Singkarak untuk layak operasi setidaknya 363 MDPL.
Dengan tingkat elevasi 360.39 MDPL tersebut, pengoperasian PLTA harus mendapat izin direksi. Bahkan jika terus menurun hingga menyentuh angka 359,5 MDPL, pengoperasian pembangkit harus mendapat izin gubernur. Dalam kondisi normal, PLTA Singkarak bisa menghasilkan 175 MW (985 GWH per tahun). Produksi energi disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV ke Sistem Kelistrikan Sumbagteng.
Sedangkan elevasi paling parah terjadi pada PLTA Koto Panjang, di posisi 76.00 MDPL. Sementara, elevasi air Danau Maninjau masih dalam kondisi normal pada angka 462.91 MDPL. Bahkan, saat ini juga mengalami penurunan kedalaman dua centi meter setiap hari. Penurunan tersebut terjadi akibat rendahnya curah hujan di daerah sekitar dan berubahnya kondisi hutan yang ada di sekitar danau.
Khusus untuk Singkarak, pengaruh paling besar adalah perubahan pada Batang Sumpur dan Sungai Buluh sebagai hulu danau.
“Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal penurunan ini. Jadi, pemadaman untuk menjaga elevasi air. Jika kondisi normal, kami bisa menyuplai 40 persen selama beban puncak,” tuturnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan rusaknya kedua pembangkit di PLTU Ombilin. Kerusakan pertama terjadi pada generator pembangkit unit 2 sejak Oktober 2012. Sedangkan pada Juni 2013, pembangkit unit 1 juga mengalami gangguan pada coil bar dan cor iron generatornya. Kerusakan terjadi akibat beratnya beban yang ditanggung PLTU mulut tambang itu.
Antisipasi
Sebagai antisipasi jangka pendek, pihak PLTU memindahkan maintransformer unit 2 pada unit 1, sehingga bisa beroperasi kembali. Sementara, pembangkit unit 1 dalam proses investigasi yang dilakukan vendor yang diperkirakan rampung pada Oktober depan,”
“Kami sangat terpukul dengan rusaknya pembangkit Ombilin,” jelas Asisten Manager Operasi PLTU Sijantang, Riki Melayu.
Dengan satu pembangkit yang beroperasi, PLTU Ombilin hanya bisa mengeluarkan energi listrik 1×70 MW. Sementara, daya terpasangnya tercatat 2×100 MW yang masuk pada sistem Sumbagsel. Sedangkan untuk jangka panjang, tambah Riki, pihaknya bakal mendatangkan mesin baru. Mesin tersebut diperkirakan datang pada 2014.
Teluk Sirih Jawabannya
Sementara, General Manager PLN Wilayah Sumbar, Wasito Adi, menyampaikan, daya dukung listrik di Sumbar belum bisa memenuhi permintaan konsumen. Produksi listrik saat ini hanya 402 MW. Sedangkan kebutuhan saat beban puncak yang mencapai 472 MW. Selama ini, kekurangan tersebut disuplai dari sistem Sumbagsel hingga 117 MW setiap hari.
Di luar beban puncak, defisit listrik di Sumbar mencapai 55 MW dari kebutuhan 353 MW. Pada beban puncak, kekurangan mencapai 19 MW dari kebutuhan 472 MW. “Ini setelah adanya suplai dari listrik sistem Sumbagsel 117 MW di luar beban puncak dan 19 MW saat beban puncak,” ungkap Wasito.
Selain optimalisasi pembangkit, jawaban atas masalah ketenagalistrikan di Ranah Minang saat ini adalah PLTU Teluk Sirih. Dengan kapasitas terpasang 2×100 MW, PLTU tersebut bisa menutup defisit yang terjadi saat ini. “PLTU itu nantinya bakal dikelola sistem Sumbagsel bersama PLTU Sijantang, Sawahlunto,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan arahan Menneg BUMN, Dahlan Iskan mengoptimalkan genset yang dimiliki perhotelan dan industri. Kendati demikian, pihaknya terlebih dahulu menginventarisir genset yang dimiliki hotel dan industri tersebut. “Apakah gensetnya memadai atau tidak. Kalau soal kompensasi, kami siap membayarnya,” tutup Wasito.
harian singgalang/Tedy Setiawan
Jumat, 26 Juli 2013
Lowongan Kerja di Bank Indonesia
Bank Indonesia membuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung melalui Program Pendidikan Calon Pegawai Muda Bank Indonesia (PCPM - BI).
Untuk Putra/Putri terbaik bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi, komitmen untuk bekerja secara profesional, dan motivasi untuk bersama membangun negeri, BANK INDONESIA mengundang Anda untuk mengikuti seleksi Program Pendidikan Calon Pegawai Muda Bank Indonesia (PCPM - BI).
PERSYARATAN :
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Pendidikan minimal S1 dengan IPK minimal 3.00 (dari skala 4.00)
- Usia maksimal per tanggal 26 Juli 2013 :
- 26 tahun untuk S1
- 28 tahun untuk S2
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif, ditunjukkan dengan sertifikat ITP TOEFL yang memiliki skor minimal 500 (bukan TOEFL prediksi) atau IELTS dengan skor minimal 5.5.
Bagi yang tidak memiliki sertifikat harus mengikuti Tes Kemampuan Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. - Bersedia menjalani ikatan dinas dan melepas ikatan dinas dari institusi lain
- Bersedia untuk tidak hamil selama pendidikan
- Tidak memiliki saudara kandung/suami/istri yg bekerja di Bank Indonesia
- Bersedia ditempatkan di seluruh kantor Bank Indonesia
Periode pendaftaran : 26 Juli - 1 Agustus 2013
- Keputusan untuk memanggil pelamar dan penentuan hasil seleksi sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia serta tidak dapat diganggu gugat.
- Selama proses seleksi, Bank Indonesia tidak melayani surat menyurat, E-mail, dan sarana komunikasi lainnya.
- Kepada peserta tidak akan dipungut biaya apapun
Undangan formal hanya akan dikirimkan melalui:
- Melalui Email akan dikirimkan oleh PCPM BI - EXPERD dengan alamat email: bi@experd.com
- Melalui SMS melalui nomor telepon: 08111660253 dan 08111040060
- Selalu periksa kembali status aplikasi Anda di https://bi.experd.com
Untuk Lulusan S1 atau S2 dari program studi :
- Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
- Akuntansi
- Manajemen (Keuangan dan SDM)
- Ilmu Hukum
- Administrasi Niaga/Bisnis
- Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis
- Teknik Industri
- MIPA Statistika
- MIPA Matematika
Lamar disini
Listrik Mati seperti Makan Obat, PLN Harus Carikan Solusi
Janji PLN tidak ada pemadaman listrik selama Ramadhan hanya isapan jempol. Selama Ramadhan tahun 2013, pemadaman listrik tak terbendung dan terjadi berkali-kali. Kondisi itu dikeluhkan masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada listrik.
Kemarin (24/7) saja, listrik berkali-kali padam di Padang. Misalnya di Perumnas Belimbing, Kuranji, warga terpaksa sahur dalam kegelapan karena listrik padam.
Siangnya, pengusaha fotocopy, warnet dan percetakan di Airtawar, dekat kampus UNP, tidak bisa menjalankan usahanya karena listrik pudur. Begitu juga di kawasan Pasar Batipuh, Padang Selatan dan Padang Baru, Padang Barat. Kemudian, mati lampu juga terjadi di Tabing hingga Kayukalek di Kecamatan Kototangah.
Kian masifnya pemadaman listrik itu membuat gaduh dunia maya. Masyarakat hanya melampiaskan emosinya di media sosial, seperti Facebook, Twitter dan Blackberry Massanger.
“Semua transaksi kantor kami melalui elektronik. Seperti komputer, jaringan internet, transaksi online bank, setoran ke maskapai, hingga promosi, semuanya membutuhkan listrik,” ujar Edi Kurniawan, pengusaha penjualan tiket pesawat di Padang.
Mantan presiden BEM Unand ini menilai, kinerja PLN patut dipertanyakan. Kalau tidak ada perubahan, sewajarnya masyarakat mengadukan masalah ini ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau Ombudsman.
Sejak lampu sering padam, ungkap Edi, omzetnya anjlok hingga 20 persen. Padahal, bulan puasa ini banyak orang yang ingin beli tiket pesawat. “Kami usahakan mengakali dengan laptop dan modem, tapi kalau matinya lama, kan baterai laptop tidak kuat juga,” jelasnya.
Selain mempengaruhi usaha, padamnya listrik juga mengganggu aktivitas masyarakat di bulan Ramadhan. “Harusnya kami khatam pada tadarus tadi malam. Karena lampu mati, kami batal khatam,” jelas salah seorang pengurus masjid di Padang.
Merata di Sumbar
Pemadaman listrik hampir merata terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumbar. Laporan koresponden Padang Ekspres di Tanahdatar, Dharmasraya, Sijunjung, Solok, Payakumbuh, Kabupaten Solok, mengaku lampu mati seperti minum obat. “Kadang mati lampu bisa setengah hari. Kalau begini terus, bisa habis omzet saya hingga 50 persen,” ujar Almusteqi, 32, pengusaha warnet di Dharmasraya.
Hal serupa disampaikan Mardan, 28, pengusaha studio foto di Sijunjung. “Kadang matinya seharian, sehingga saya tidak bisa bekerja,” jelas warga Nagari Kumani itu.
Begitu juga di Lintaubuo, Tanahdatar. Warga mengeluhkan banyak barang elektronik yang rusak karena mati lampu. “Mati lampu di sini tak terhitung kalinya. Billing dan komputer jadi rusak. Yang kesalnya, kadang mati saat kami sedang berbuka,” jelas Lindo, pemilik warnet di Nagari Pangian, Lintaubuo.
Fifi, PNS di Sijunjung mengatakan, listrik bisa mati sebanyak 4 kali sehari dan dalam waktu yang lama. “Sekarang saja sedang mati. Tadi malam juga mati semalaman, mati lampu sudah seperti makan obat. Bisa 3 kali sehari,” ujar wanita yang berprofesi sebagai perawat itu.
Sebelumnya, PLN berjanji tidak akan memberlakukan pemadaman bergilir selama Ramadhan. Upaya untuk tidak terjadi melakukan pemadaman bergilir disampaikan dua hari menjelang Ramadhan. Ini seiring tuntasnya perbaikan kerusakan alat di PLTU Ombilin. Pihak PLN dalam hal ini, juga telah menyiapkan petugas dan komponen alat jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan kembali.
Ketika dikonfirmasi Padang Ekspres kemarin, Deputi Manager Humas PLN Wilayah Sumbar Ridwan mengatakan, masih adanya pemadaman disebabkan gangguan pada pembangkit di Ombilin, ditambah debit air Danau Maninjau yang terus menurun.
Dia menjelaskan, Sumbar membutuhkan 435 MW listrik di saat beban puncak. PLTU Ombilin yang menghasilkan 2X100 MW, satu di antaranya tidak beroperasi. Tentu saja pasokan listrik tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik Sumbar.
“Jadi, saat ini kita memasok listrik dari Sumatera Selatan. Diperkirakan hal ini akan terjadi sampai Oktober,” jelasnya.
PLN Harus Carikan Solusi
Ketua LPKSM Padang, Erison AW yang juga wakil ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Padang, mengaku banyak menerima pengaduan, baik secara langsung, via telepon, dan SMS tentang seringnya mati lampu ini.
Menurutnya, pemadaman listrik berulang kali ini membuat masyarakat tidak nyaman dan rugi. “PLN bisa diduga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen, terutama pasal 4 (selengkapnya lihat foto). Bila ada masyarakat yang merasa dirugikan, bisa mengadu ke BPSK.
Di Padang, sudah ada dua orang yang mengadukan PLN ke BPSK, bahkan kasusnya sampai ke pengadilan,” jelasnya.
Ketua YLKI Sumbar, Dahnil Aswad mengatakan, pemadaman setiap Ramadhan menggambarkan tidak seriusnya PLN memelihara peralatan dan melakukan maintenance. “Saya rasa rutinitas maintenance tidak dilakukan sesuai jadwal. Kalaupun harus ada perbaikan, kenapa dilakukan bulan puasa, kenapa tidak sebelum puasa,” tanya Dahnil.
Dia menjelaskan, setiap tahun PLN beralasan listrik harus dipadamkan karena debit air yang menurun atau karena kerusakan pembangkit. Artinya, tidak ada perhitungan, tidak belajar dari pengalaman, dan tidak ada terobosan untuk mengatasi permasalahan.
“Kalau memang seperti itu setiap tahun, harusnya ada jalan keluarnya. Misalnya, dengan menghidupkan diesel. Walau pengeluarannya lebih besar, itu harus dilakukan, karena masyarakat sebagai konsumen tidak bisa menerima alasan yang sama setiap tahunnya,” ulasnya.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Sumbar, Afrizal mengatakan, dia sudah banyak menerima keluhan masyarakat terkait hal ini. Untuk itu, dia akan segera menggelar hearing dengan PLN Wilayah Sumbar untuk mengungkap permasalahan listrik Sumbar dan membahas solusinya.
“Saya juga heran, karena sebelum Ramadhan saya sempat dialog dengan GM PLN. Saya tanya tentang debit air dan pasokan listrik selama Ramadhan. Dia mengatakan aman, namun yang terjadi bertolak belakang dengan yang dikatakan,” ulas Afrizal.
Menurut Afrizal, apa pun alasan pemadaman listrik yang melanda hampir seluruh kawasan Sumbar itu, PLN harus mengantisipasinya dan mencarikan solusinya. “Jangan hanya memberikan alasan. Namun, atasi permasalahannya. Rakyat tidak boleh dibuat menunggu, apalagi secara ekonomi padamnya listrik membunuh aktivitas masyarakat,” tegasnya.
padang ekspres/Hijrah Adi Sukrial
Senin, 22 Juli 2013
Inilah Daftar Instansi Pemerintah yang Akan Rekrut CPNS 2013
Sebanyak 29 kementerian dan 36 lembaga akan melakukan seleksi CPNS yang tahun 2013 ini formasinya ditetapkan sebanyak 20.000. Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS 40 ribu dari jalur umum, sebanyak 225, terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 192 kabupaten/kota.
Penyerahan tambahan formasi CPNS dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rakor CPNS di Jakarta, Kamis (18/07).
Inilah kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun 2013 :
Badan Kepegawaian Daerah/Pemprov Sumbar
Penyerahan tambahan formasi CPNS dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rakor CPNS di Jakarta, Kamis (18/07).
Inilah kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun 2013 :
No. | Kementerian/Lembaga |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Kesra |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
4 | Kementerian Dalam Negeri |
5 | Kementerian Luar Negeri |
6 | Kementerian Pertahanan |
7 | Kementerian Hukum dan HAM |
8 | Kementerian Keuangan |
9 | Kementerian ESDM |
10 | Kementerian Perindustrian |
11 | Kementerian Perdagangan |
12 | Kementerian Pertanian |
13 | Kementerian Kehutanan |
14 | Kementerian Perhubungan |
15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
16 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
17 | Kementerian Kesehatan |
18 | Kementerian Pekerjaan Umum |
19 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
20 | Kementerian Sosial |
21 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
22 | Kementerian Lingkungan Hidup |
23 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
24 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional |
25 | Kementerian PANRB |
26 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal |
27 | Kementerian Perumahan Rakyat |
28 | Kementerian Pemuda dan Olahraga |
29 | Kementerian Sekretariat Negara |
| Lembaga | |
30 | Arsip Nasional RI (ANRI) |
31 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) |
32 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
33 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) |
34 | Badan Pusat Statistik (BPS) |
35 | Badan Inteljen Negara (BIN) |
36 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) |
37 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) |
38 | Badan Informasi Geospasial (BIG) |
39 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
40 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
41 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) |
42 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) |
43 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) |
44 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) |
45 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) |
46 | Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) |
47 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) |
48 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
49 | Badan SAR Nasional |
50 | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
51 | Badan Standarisasi Nasional (BSN) |
52 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) |
53 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) |
54 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) |
55 | Kejaksaan Agung |
56 | Sekretariat Kabinet |
57 | Sekretariat Jenderal BPK |
58 | Sekretariat Jenderal DPR |
59 | Sekretariat Mahkamah Agung |
60 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi |
61 | Sekretariat Komisi Yudisial |
62 | Sekretariat Komisi Nasional HAM |
63 | Sekretariat KPU |
64 | Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) |
65 | PPATK |
| Pemerintah Daerah | |
1 | Provinsi NAD |
2 | Kab. Gayo Lues |
3 | Kab. Aceh Barat Daya |
4 | Kab. Aceh Selatan |
5 | Kab. Aceh Singkil |
6 | Kab. Aceh Tamiang |
7 | Kab. Aceh Tenggara |
8 | Kab. Pidie Jaya |
9 | Provinsi Sumatera Utara |
10 | Kab. Batu Bara |
11 | Kab. Nias |
12 | Kab. Nias Barat |
13 | Kab. Nias Selatan |
14 | Kab. Nias Utara |
15 | Kab. Padang Lawas |
16 | Kab. Padang Lawas Utara |
17 | Kab. Deli Serdang |
18 | Kab. Labuhan Batu Utara |
19 | Kab. Tapanuli Tengah |
20 | Kab. Tapanuli Utara |
21 | Kab. Sibolga |
22 | Provinsi Sumatera Barat |
23 | Kab. Kepulauan Mentawai |
24 | Kab. Solok Selatan |
25 | Kab. Pasaman |
26 | Kota Padang Panjang |
27 | Kab. Indragiri Hilir |
28 | Kab. Kepulauan Meranti |
29 | Kab. Kuantan Singingi |
30 | Kab. Pelalawan |
31 | Kab. Rokan Hilir |
32 | Kab. Siak |
33 | Kota Pekanbaru |
34 | Kab. Batanghari |
35 | Kab. Kerinci |
36 | Kab. Sarolangun |
37 | Kab. Tebo |
38 | Kota Sungai Penuh |
39 | Kab. Bungo |
40 | Kab. Banyuasin |
41 | Kab. Muara Enim |
42 | Kab. Musi Banyuasin |
43 | Kab. Musi Rawas |
44 | Kab. Ogan Ilir |
45 | Kab. Ogan Komering Ilir |
46 | Kab. Ogan Komering Ulu |
47 | Kota Pagar Alam |
48 | Kota Prabumulih |
49 | Kab. Lahat |
50 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
51 | Kota Lubuk Linggau |
52 | Provinsi Bangka Belitung |
53 | Kab. Bangka Barat |
54 | Kab. Bangka Selatan |
55 | Kab. Bangka Tengah |
56 | Kab. Belitung |
57 | Kab. Belitung Timur |
58 | Kab. Bangka |
59 | Provinsi Bengkulu |
60 | Kab. Bengkulu Tengah |
61 | Kab. Kepahiang |
62 | Kab. Lebong |
63 | Kab. Rejang Lebong |
64 | Kab. Seluma |
65 | Provinsi Lampung |
66 | Kab. Mesuji |
67 | Kab. Pesisir Barat |
68 | Kab. Pesawaran |
69 | Kab. Tanggamus |
70 | Kab. Way Kanan |
71 | Kab. Metro |
72 | Kab. Kep. Anambas |
73 | Kab. Lingga |
74 | Kab. Natuna |
75 | Provinsi DKI Jakarta |
76 | Kab. Bogor |
77 | Kota Bandung |
78 | Kota Depok |
79 | Kota Bogor |
80 | Kota Tangerang Selatan |
81 | Kota Serang |
82 | Kota Cilegon |
83 | Kab. Cilacap |
84 | Kab. Kedal |
85 | Kab. Kudus |
86 | Kab. Purblingga |
87 | Kab. Semarang |
88 | Kab. Wonosobo |
89 | Kota Magelang |
90 | Kota Pekalongan |
91 | Kota Salatiga |
92 | Kota Semarang |
93 | Kota Surakarta |
94 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
95 | Kab. Jember |
96 | Kab. Sidoarjo |
97 | Kota Mojokerto |
98 | Kota Mojokerto |
99 | Kota Surabaya |
100 | Kab. Mojokerto |
101 | Kab. Pamekasan |
102 | Kab. Tuban |
103 | Kota Blitar |
104 | Kota Diri |
105 | Kota Malang |
106 | Kota Probolinggo |
107 | Provinsi Kalimantan Tengah |
108 | Kab. Barito |
109 | Kab. Katingan |
110 | Kab. Lamandau |
111 | Kab. Pulang Pisau |
112 | Kab. Barito Timur |
113 | Kab. Kotawaringin Timur |
114 | Provinsi Kalimantan Barat |
115 | Kab. Kapuas Hulu |
116 | Kab. Kayong Utara |
117 | Kab. Ketapang |
118 | Kab. Kubu Raya |
119 | Kab. Landak |
120 | Kab. Melawai |
121 | Kab. Sanggau |
122 | Kab. Sekadau |
123 | Kab. Sintang |
124 | Kab. Pontianak |
125 | Kab. Sambas |
126 | Kota Pontianak |
127 | Kota Singkawang |
128 | Provinsi Kalimantan Selatan |
129 | Kab. Balangan |
130 | Kab. Kota Baru |
131 | Kab. Tabalong |
132 | Kab. Tanah Bumbu |
133 | Kab. Tapin |
134 | Kab. Banjar |
135 | Kab. Barito Kuala |
136 | Kab. Hulu Sungai Tengah |
137 | Kab. Hulu Sungai Utara |
138 | Kota Banjar Baru |
139 | Kota Banjarmasin |
140 | Kab. Bulungan |
141 | Kab. Kutai Barat |
142 | Kab. Kutai Timur |
143 | Kab. Malinau |
144 | Kab. Nunukan |
145 | Kab. Paser |
146 | Kab. Penajam Paser Utara |
147 | Kab. Tana Tidung |
148 | Kota Bontang |
149 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
150 | Kab. Bolaang Mongondow Timur |
151 | Kab. Bolaang Mongondow Utara |
152 | Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro |
153 | Kab. Minahasa Tenggara |
154 | Kab. Bolaang Mangondow |
155 | Kota Tomohon |
156 | Kab. Gorontalo Utara |
157 | Kab. Pohuwato |
158 | Provinsi Sulawesi Selatan |
159 | Kab. Luwu Timur |
160 | Kab. Bantaeng |
161 | Kab. Enrekang |
162 | Kab. Pinrang |
163 | Kab. Toraja Utara |
164 | Kota Pare Pare |
165 | Provinsi Sulawesi Tengah |
166 | Kab. Tojo Una-Una |
167 | Kab. Bombana |
168 | Kab. Buton Utara |
169 | Kab. Kolaka Utara |
170 | Kab. Konawe Utara |
171 | Kab. Wakatobi |
172 | Provinsi Sulawesi Barat |
173 | Kab. Jembrana |
174 | Kab. Karangasem |
175 | Kota Denpasar |
176 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
177 | Kab. Lombok Utara |
178 | Kab. Sumbawa Barat |
179 | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
180 | Kab. Mangarai Barat |
181 | Kab. Manggarai Timur |
182 | Kab. Sabu Raijua |
183 | Kab. Sumba Barat |
184 | Kab. Sumba Barat Daya |
185 | Kab. Sumba Tengah |
186 | Kab. Ende |
187 | Kab. Flores Timur |
188 | Kab. Manggarai |
189 | Kab. Nagekeo |
190 | Kab. Rote Ndao |
191 | Kab. Sikka |
192 | Kab. Timor Tengah Utara |
193 | Provinsi Maluku |
194 | Kab. Buru Selatan |
195 | Kab. Maluku Barat Daya |
196 | Kab. Maluku Tenggara |
197 | Kota Tual |
198 | Kab. Maluku Tenggara Barat |
199 | Kab. Seram Bagian Barat |
200 | Provinsi Maluku Utara |
201 | Kab. Halmahera Tengah |
202 | Kab. Halmahera Timur |
203 | Kab. Pulau Morotai |
204 | Kab. Halmahera Barat |
205 | Kota Ternate |
206 | Kota Tidore Kepulauan |
207 | Kab. Asmat |
208 | Kab. Deiyai |
209 | Kab. Dogiyai |
210 | Kab. Intan Jaya |
211 | Kab. Jayawijaya |
212 | Kab. Keerom |
213 | Kab. Lanny Jaya |
214 | Kab. Memberamo Raya |
215 | Kab. Mappi |
216 | Kab. Paniai |
217 | Kab. Puncak |
218 | Kab. Puncak Jaya |
219 | Kab. Tolikara |
220 | Kab. Yalimo |
221 | Kab. Biak Numfor |
222 | Kab. Kepulauan Yapen |
223 | Provinsi Papua Barat |
224 | Kab. Fak Fak |
225 | Kab. Maybrat |
226 | Kab. Raja Ampat |
Badan Kepegawaian Daerah/Pemprov Sumbar
Minggu, 14 Juli 2013
Patahan Sumatera Masih Ancam Sumbar
Maraknya gempa akhir-akhir ini di wilayah Sumatra membuat Koordinator Manager Pusdalops PB BPBD Sumbar, Ade Edward bersuara keras menegaskan perlu adanya relokasi untuk daerah yang rawan bencana. Hal ini dirasa perlu mengingat banyaknya korban berjatuhan saat bencana terjadi.
“Kedepan relokasi wilayah pemukiman yang sangat terancam sebaiknya dilaksanakan sebelum terjadinya bencana sebagai bagian upaya mitigasi. Relokasi tidak lagi sebagai program rehab/rekon, tetapi harusnya sebagai program mitigasi bencana,” tegasnya pada Singgalang.
Lebih jauh Ade mengatakan, wilayah pemukiman di tebing terjal, sebaiknya mulai dipikirkan relokasinya ke wilayah yang lebih aman dari longsoran gempa dengan konstruksi bangunan teknologi tepat guna yang lebih aman gempa. Untuk itu, ia meminta pemerintah cepat tanggap, jangan menunggu korban berjatuhan dulu baru dilakukan relokasi.
“Bahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memaparkan bahwa ada tiga wilayah rawan gempa dan berpotensi tsunami di Indonesia. Yaitu Sumatra Barat (Kepulauan Mentawai), Barat Daya Selat Sunda (Lampung dan Banten) dan Selatan Bali,” tutur Ade.
Ia juga meminta agar warga di Pulau Mentawai direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pasalnya, wilayah Sumatera Barat memiliki dua lempeng yang rawan terjadi gempa bumi dengan potensi tsunami.
Selain mendorong masyarakat membangun rumah anti gempa, ia juga mengingatkan agar pendirian tempat tinggal dilakukan di wilayah aman dan jauh dari potensi bencana.
Ade menjelaskan, sesar/patahan Sumatra yang membentang sepanjang 1.900 Km (dari Banda Aceh hingga Teluk Semangko di Selatan Lampung), membentang paralel dengan palung/zona subduksi sebagai pengaruh dari konvergensi Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia. Dari 19 segmen patahan Sumatera, 7 diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Sumatra Barat dan akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada pada zona-zona rentan.
“Adapun ketujuh segmen tersebut adalah segmen Siulak (2.250S ~ 1.70S), segmen Suliti (1.750S ~ 1.00S), segmen Sumani (1.00S ~ 0.50S), segmen Sianok (0.70S ~ 0.10N), segmen Sumpur (0.10N ~ 0.30N), Segmen Barumun (0.30N ~ 1.20N) dan Angkola.
Segmen angkola
Ujung Utara segmen ini bermula pada lembah Batang Toru, menyisir lembah Sungai Batang Angkola dan Batang Gadis di wilayah Sumatra Utara. Sementara ujung Selatannya berada di wilayah Sumatra Barat di dekat lembah Batang Pasaman. Panjang segmen 160 Km dengan potensi kekuatan gempa maksimum pada segmen ini adalah M 7,6.
Kerusakan serius dilaporkan pernah terjadi pada tahun 1892 di sepanjang lembah Batang Gadis dan Sungai Angkola diantara Malintang dan Lubuk Raya Volcanoes.
Segmen barumun
Ujung Utara berada di wilayah Sosopan Julu, Sumatra Utara, menyusuri Lembah Sungai Barumun. Bagian Selatan segmen ini berada di wilayah Provinsi Sumatra Barat. Panjang segmen 125 Km dengan potensi kuat gempa maksimum pada segmen ini adalah M 7,6.
harian singgalang/Suswinda Ningsih
“Kedepan relokasi wilayah pemukiman yang sangat terancam sebaiknya dilaksanakan sebelum terjadinya bencana sebagai bagian upaya mitigasi. Relokasi tidak lagi sebagai program rehab/rekon, tetapi harusnya sebagai program mitigasi bencana,” tegasnya pada Singgalang.
Lebih jauh Ade mengatakan, wilayah pemukiman di tebing terjal, sebaiknya mulai dipikirkan relokasinya ke wilayah yang lebih aman dari longsoran gempa dengan konstruksi bangunan teknologi tepat guna yang lebih aman gempa. Untuk itu, ia meminta pemerintah cepat tanggap, jangan menunggu korban berjatuhan dulu baru dilakukan relokasi.
“Bahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memaparkan bahwa ada tiga wilayah rawan gempa dan berpotensi tsunami di Indonesia. Yaitu Sumatra Barat (Kepulauan Mentawai), Barat Daya Selat Sunda (Lampung dan Banten) dan Selatan Bali,” tutur Ade.
Ia juga meminta agar warga di Pulau Mentawai direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pasalnya, wilayah Sumatera Barat memiliki dua lempeng yang rawan terjadi gempa bumi dengan potensi tsunami.
Selain mendorong masyarakat membangun rumah anti gempa, ia juga mengingatkan agar pendirian tempat tinggal dilakukan di wilayah aman dan jauh dari potensi bencana.
Ade menjelaskan, sesar/patahan Sumatra yang membentang sepanjang 1.900 Km (dari Banda Aceh hingga Teluk Semangko di Selatan Lampung), membentang paralel dengan palung/zona subduksi sebagai pengaruh dari konvergensi Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia. Dari 19 segmen patahan Sumatera, 7 diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Sumatra Barat dan akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada pada zona-zona rentan.
“Adapun ketujuh segmen tersebut adalah segmen Siulak (2.250S ~ 1.70S), segmen Suliti (1.750S ~ 1.00S), segmen Sumani (1.00S ~ 0.50S), segmen Sianok (0.70S ~ 0.10N), segmen Sumpur (0.10N ~ 0.30N), Segmen Barumun (0.30N ~ 1.20N) dan Angkola.
Segmen angkola
Ujung Utara segmen ini bermula pada lembah Batang Toru, menyisir lembah Sungai Batang Angkola dan Batang Gadis di wilayah Sumatra Utara. Sementara ujung Selatannya berada di wilayah Sumatra Barat di dekat lembah Batang Pasaman. Panjang segmen 160 Km dengan potensi kekuatan gempa maksimum pada segmen ini adalah M 7,6.
Kerusakan serius dilaporkan pernah terjadi pada tahun 1892 di sepanjang lembah Batang Gadis dan Sungai Angkola diantara Malintang dan Lubuk Raya Volcanoes.
Segmen barumun
Ujung Utara berada di wilayah Sosopan Julu, Sumatra Utara, menyusuri Lembah Sungai Barumun. Bagian Selatan segmen ini berada di wilayah Provinsi Sumatra Barat. Panjang segmen 125 Km dengan potensi kuat gempa maksimum pada segmen ini adalah M 7,6.
harian singgalang/Suswinda Ningsih
Rabu, 10 Juli 2013
Barat Daya Mentawai, Termasuk Tiga Celah Megathrust yang Perlu Diwaspadai
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan tiga titik yang menjadi celah utama lokasi prediksi gempa megathrust yang dapat terjadi di wilayah selatan Indonesia.
"Barat Daya Mentawai, Barat Daya Selat Sunda, dan Selatan Bali," kata Deputi Bidang Geofisika BMKG P J Prih Harjadi di Jakarta, Rabu (10/7).
Berdasarkan analisa dan data BMKG, menurut dia, hanya tiga celah tersebut yang belum terjadi gempa. Artinya masih tersimpan tenaga yang besar di ketiga titik tersebut. "Harapan kita (tenaga) dilepaskan bertahap jadi gempa tidak sebesar yang diperkirakan," ujar dia.
Meski sudah terjadi gempa 7,7 Skala Richter (SR) di Mentawai tahun 2010, namun menurut Prih, masih tersisa tenaga yang lebih besar di daerah Mentawai. Berdasarkan analisa yang dilakukan BMKG atau pun para ilmuwan kekuatan gempa megatrusht tersebut bisa mencapai 8 SR, dan dampaknya akan sangat besar.
Sedangkan di barat daya Selat Sunda hingga ke Bengkulu, ia mengatakan juga belum tercatat adanya gempa. Berdasarkan penelitian paleo tsunami yang dilkakukan di Labuan, Banten, deposit sisa tsunami belum terlihat lagi adanya peristiwa tsunami yang lebih dasyat dari 1883 saat Krakatau meletus.
"Jika dirilis analisa kita gempa bisa mencapai 8,7 SR. Meski sudah pernah gempa 7,7 SR di Pangandaran yang berdampak tsunami hingga ke Cilacap namun tenaga masih tersimpan untuk barat daya Selat Sunda hingga Bengkulu," katanya.
Sementara itu, ia mengatakan celah lain yang tersisa menyimpan tenaga besar terletak di selatan Bali. "Jika di Malang kemarin sudah ada gempa dan di selatan Sumba juga sudah pernah terjadi gempa dengan magnitude mencapai 8 SR maka yang tersisa celah di selatan Bali yang dapat mencapai 8SR".
Kepala BMKG Sri Woro B Harijono mengatakan informasi tentang tiga celah gempa megathrust ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar masyarakat dapat selalu waspada terhadap ancaman gempa dan tsunami.
Belajar dari apa yang terjadi di Sumatera Barat, menurut dia, "awareness" telah dimiliki tetapi cara evakuasi masih banyak salah, seperti menggunakan kendaraan bermotor untuk evakuasi.
antara via republika
"Barat Daya Mentawai, Barat Daya Selat Sunda, dan Selatan Bali," kata Deputi Bidang Geofisika BMKG P J Prih Harjadi di Jakarta, Rabu (10/7).
Berdasarkan analisa dan data BMKG, menurut dia, hanya tiga celah tersebut yang belum terjadi gempa. Artinya masih tersimpan tenaga yang besar di ketiga titik tersebut. "Harapan kita (tenaga) dilepaskan bertahap jadi gempa tidak sebesar yang diperkirakan," ujar dia.
Meski sudah terjadi gempa 7,7 Skala Richter (SR) di Mentawai tahun 2010, namun menurut Prih, masih tersisa tenaga yang lebih besar di daerah Mentawai. Berdasarkan analisa yang dilakukan BMKG atau pun para ilmuwan kekuatan gempa megatrusht tersebut bisa mencapai 8 SR, dan dampaknya akan sangat besar.
Sedangkan di barat daya Selat Sunda hingga ke Bengkulu, ia mengatakan juga belum tercatat adanya gempa. Berdasarkan penelitian paleo tsunami yang dilkakukan di Labuan, Banten, deposit sisa tsunami belum terlihat lagi adanya peristiwa tsunami yang lebih dasyat dari 1883 saat Krakatau meletus.
"Jika dirilis analisa kita gempa bisa mencapai 8,7 SR. Meski sudah pernah gempa 7,7 SR di Pangandaran yang berdampak tsunami hingga ke Cilacap namun tenaga masih tersimpan untuk barat daya Selat Sunda hingga Bengkulu," katanya.
Sementara itu, ia mengatakan celah lain yang tersisa menyimpan tenaga besar terletak di selatan Bali. "Jika di Malang kemarin sudah ada gempa dan di selatan Sumba juga sudah pernah terjadi gempa dengan magnitude mencapai 8 SR maka yang tersisa celah di selatan Bali yang dapat mencapai 8SR".
Kepala BMKG Sri Woro B Harijono mengatakan informasi tentang tiga celah gempa megathrust ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar masyarakat dapat selalu waspada terhadap ancaman gempa dan tsunami.
Belajar dari apa yang terjadi di Sumatera Barat, menurut dia, "awareness" telah dimiliki tetapi cara evakuasi masih banyak salah, seperti menggunakan kendaraan bermotor untuk evakuasi.
antara via republika
Rabu, 03 Juli 2013
Jumlah Penduduk Miskin di Sumbar Meningkat
Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat menurut data BPS pada bulan Maret 2013, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini jumlah penduduk miskin Sumbar mencapai 407. 470 jiwa, atau naik sekitar 9.600 jiwa dari bulan September 2012 sampai bulan Maret 2013.
Dengan demikian, bila dipersentasekan dari tahun 2012 sampai bulan Maret 2013, maka jumlah penduduk miskin Sumbar, naik dari 8 persen menjadi 8,14 persen, dari total penduduk 5,8 juta jiwa.
“Untuk mengukur kemiskinan, kami menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Sehingga, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dari perhitungan itu, kami mendapatkan data kemiskinan Sumbar, naik cukup signifikan dari data sebelumnya, yakni dari 8 persen menjadi 8,14 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Yomin Tofri MA diwakili Pj Humas Armaya S Kom, kepada Haluan, Selasa (2/7).
Dikatakan, bila ditelaah secara mendalam, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Dimana, lebih dari dua per tiga, tepatnya 70,67 persen, penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Sedangkan lebihnya adalah penduduk miskin yang ada di perkotaan.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Sumbar Ali Asmar mengatakan, data yang dibuat oleh BPS tersebut, adalah data yang diolah melalui rumus, dan aplikasi tertentu. Sehingga, data kemiskinan tersebut, cenderung mengalami perbedaan dengan data yang ada di lapangan.
“Untuk mengakuratkan data yang sebenarnya, harus melalui pendataan dari lapangan. Jadi, kami menduga data memiliki tingkat error yang tinggi. Dan, bila data langsung, kami sangat yakin, penduduk miskin di Sumbar terus mengalami penurunan setiap tahunnya,” ungkapnya.
haluan/wis
Dengan demikian, bila dipersentasekan dari tahun 2012 sampai bulan Maret 2013, maka jumlah penduduk miskin Sumbar, naik dari 8 persen menjadi 8,14 persen, dari total penduduk 5,8 juta jiwa.
“Untuk mengukur kemiskinan, kami menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Sehingga, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dari perhitungan itu, kami mendapatkan data kemiskinan Sumbar, naik cukup signifikan dari data sebelumnya, yakni dari 8 persen menjadi 8,14 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Yomin Tofri MA diwakili Pj Humas Armaya S Kom, kepada Haluan, Selasa (2/7).
Dikatakan, bila ditelaah secara mendalam, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Dimana, lebih dari dua per tiga, tepatnya 70,67 persen, penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Sedangkan lebihnya adalah penduduk miskin yang ada di perkotaan.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Sumbar Ali Asmar mengatakan, data yang dibuat oleh BPS tersebut, adalah data yang diolah melalui rumus, dan aplikasi tertentu. Sehingga, data kemiskinan tersebut, cenderung mengalami perbedaan dengan data yang ada di lapangan.
“Untuk mengakuratkan data yang sebenarnya, harus melalui pendataan dari lapangan. Jadi, kami menduga data memiliki tingkat error yang tinggi. Dan, bila data langsung, kami sangat yakin, penduduk miskin di Sumbar terus mengalami penurunan setiap tahunnya,” ungkapnya.
haluan/wis
Gubernur Sumbar Terima Penghargaan BKKBN
Gubernur Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan. Kali ini Manggala Karya Kencana (MKK), yang diserahkan Kepala BKKBN Prof. Fasli Jalal pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XX tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (29/6).
Penghargaan itu diterima Gubernur Irwan Prayitno atas keberhasilannya dalam pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana di Sumbar.
“Sumbar dinilai berhasil menjalankan program kependudukan dan keluarga berencana,” sebutnya Fasli Jalal.
Irwan mengaku senang dan bangga atas penghargaan ini. Semua itu merupakan kinerja dan koordinasi yang baik BKKBN dengan lembaga kemasyarakatan dan SKPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar. Prestasi itu yakni,menekan tingkat kelahiran dari 3,4 % (SDKI 2007) menjadi 2,8 % (SDKI 2012). Kemudian hasil prevalensi peserta KB aktif (CPR) 56,9 hasil SDKI 2012.
“Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan peran serta bupati/walikota, pimpinan, penyuluh dan petugas BKKBN, masyarakat, posyandu, kader-kader PKK di lapangan seluruh pemkab/kota se Sumbar,” ujarnya.
Keberhasilan itu makin lengkap karena, sebelumnya Sumbar meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam Pelaksanaan MDGs (Indonesia MDGs Awards )yang diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI. Kota Payakumbuh sebagai pemenang ketiga kategori pendidikan, serta Sawahlunto sebagai pemenang pertama kategori kesehatan ibu dan anak.
“Demikian pentingnya permasalahan kependudukan dan KB tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyampaikan program ini kepada masyarakat. Secara esensial dan komprehensif khususnya pada masyarakat Sumbar. Kita melihat di lapangan secara luar untuk merencanakan kehidupan keluarga yang berkualitas,” ujarnya.
Irwan juga mengajak masyarakat untuk senantiasa memperhatikan keluarga secara baik, terutama dalam pembinaan perkembangan anak. Keberhasilan sebuah keluarga itu tidak terlepas dari, perhatian terhadap gizi, pendidikan, agama, moral serta kesinambungan kegiatan ekonomi keluarga.
Menata keluarga, merencanakan secara baik, itu sesuatu yang perlu dalam membina kehidupan keluarga yang sehat, sejahtera, rukun dan damai, dimulai dengan menjaga kelahiran anak.
“Tentunya semua itu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi, untuk menekan dan menghimbau bupati/walikota agar selalu sinergi dalam mendorong keberhasilan program kependudukan dan KB di daerah masing-masing,” harapnya.
harian singgalang
PNS di Lingkungan Pemprov Sumbar Terima Gaji ke-13
Sebanyak 7.970 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumbar menerima gaji ke-13 pada hari ini (2/7). Total dana yang digelontorkan untuk pembayaran gaji ke-13 tersebut sebesar Rp 29 miliar. Pencairan gaji ke-13 ini diharapkan dapat mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Pencairan gaji ke-13 serentak untuk 39 satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD). Saya imbau agar gaji ke-13 ini tidak digunakan untuk konsumtif. Besok insya Allah telah dicairkan,” kata Sekprov Sumbar, Ali Asmar kepada Padang Ekspres kemarin ( 1/7).
Pada prinsipnya, pencairan gaji 13 untuk meringankan beban PNS membayar biaya pendidikan anak pada tahun ajaran baru dan membantu mengurangi dampak kenaikan BBM. “Makanya, besok kita distribusikan (2/7, red),” ucapnya.
Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Refdiamon mengatakan surat perintah pencairan dana (SP2D) telah selesai sehingga gaji ke-13 sudah bisa dicairkan. “Pencairan gaji ke-13 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Gubernur dan SE Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Petunjuk dan Mekanisme Pencairan Gaji ke-13. Gaji ke-13 akan dikirim ke rekening masing-masing PNS sehingga tidak terjadi pemotongan,” ujarnya.
Dia berharap seluruh SKPD mencairkan gaji ke-13 secara serentak pada hari ini ini agar bisa dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan sekolah anak. “Momennya pas dengan pembayaran uang sekolah dan biaya lainnya,” ujarnya.
Disambut Suka Cita
Kabar direalisasikannya pencairan gaji ke-13 pada hari ini disambut gembira PNS karena bertepatan dengan tahun ajaran baru anak-anak sekolah dan kenaikan BBM. “Momennya tepat,” ujar Afrizal, PNS Pemprov.
Afrizal bersyukur pencairan gaji ke-13 tidak dipotong untuk membayar utang di bank. Maklum, Afrizal butuh uang banyak untuk membayar biaya pendidikan ketiga anaknya. “Gaji ke-13 ini sangat membantu. Apalagi harga sejumlah barang kebutuhan pokok telah naik. Belum lagi biaya transportasi anak ke sekolah. Sopir angkot terkadang seenaknya saja menaikkan ongkos. Jarak dekat diambil Rp 3.000. Pemko Padang mesti menindak angkutan ini,” ujarnya.
PNS lainnya, Syamsul, juga mengaku sangat terbantu dengan pencairan gaji ke-13. “Tahun ini memang tahun yang pelik. Apalagi kenaikan harga BBM bersamaan dengan tahun ajaran baru dan momen Ramadhan dan Lebaran,” ujar Syamsul yang mengaku sedang butuh biaya anaknya masuk SMA.
Pencairan gaji ke-13 juga dilakukan Pemko Padang. Tahun ini, tercatat 13.083 PNS di lingkungan Pemko Padang menerima gaji ke-13 dengan total Rp 51 miliar. “Gaji ke-13 sudah bisa dimintakan mulai tanggal 2 Juli (hari ini, red),” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Padang, Syahrul.
Syahrul menyebutkan, pencairan gaji ke-13 itu dilakukan di seluruh SKDP di Pemko Padang. “Jumlahnya 45 SKPD,” sebutnya.
padang ekspres/ayu/bis
“Pencairan gaji ke-13 serentak untuk 39 satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD). Saya imbau agar gaji ke-13 ini tidak digunakan untuk konsumtif. Besok insya Allah telah dicairkan,” kata Sekprov Sumbar, Ali Asmar kepada Padang Ekspres kemarin ( 1/7).
Pada prinsipnya, pencairan gaji 13 untuk meringankan beban PNS membayar biaya pendidikan anak pada tahun ajaran baru dan membantu mengurangi dampak kenaikan BBM. “Makanya, besok kita distribusikan (2/7, red),” ucapnya.
Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Refdiamon mengatakan surat perintah pencairan dana (SP2D) telah selesai sehingga gaji ke-13 sudah bisa dicairkan. “Pencairan gaji ke-13 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Gubernur dan SE Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Petunjuk dan Mekanisme Pencairan Gaji ke-13. Gaji ke-13 akan dikirim ke rekening masing-masing PNS sehingga tidak terjadi pemotongan,” ujarnya.
Dia berharap seluruh SKPD mencairkan gaji ke-13 secara serentak pada hari ini ini agar bisa dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan sekolah anak. “Momennya pas dengan pembayaran uang sekolah dan biaya lainnya,” ujarnya.
Disambut Suka Cita
Kabar direalisasikannya pencairan gaji ke-13 pada hari ini disambut gembira PNS karena bertepatan dengan tahun ajaran baru anak-anak sekolah dan kenaikan BBM. “Momennya tepat,” ujar Afrizal, PNS Pemprov.
Afrizal bersyukur pencairan gaji ke-13 tidak dipotong untuk membayar utang di bank. Maklum, Afrizal butuh uang banyak untuk membayar biaya pendidikan ketiga anaknya. “Gaji ke-13 ini sangat membantu. Apalagi harga sejumlah barang kebutuhan pokok telah naik. Belum lagi biaya transportasi anak ke sekolah. Sopir angkot terkadang seenaknya saja menaikkan ongkos. Jarak dekat diambil Rp 3.000. Pemko Padang mesti menindak angkutan ini,” ujarnya.
PNS lainnya, Syamsul, juga mengaku sangat terbantu dengan pencairan gaji ke-13. “Tahun ini memang tahun yang pelik. Apalagi kenaikan harga BBM bersamaan dengan tahun ajaran baru dan momen Ramadhan dan Lebaran,” ujar Syamsul yang mengaku sedang butuh biaya anaknya masuk SMA.
Pencairan gaji ke-13 juga dilakukan Pemko Padang. Tahun ini, tercatat 13.083 PNS di lingkungan Pemko Padang menerima gaji ke-13 dengan total Rp 51 miliar. “Gaji ke-13 sudah bisa dimintakan mulai tanggal 2 Juli (hari ini, red),” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Padang, Syahrul.
Syahrul menyebutkan, pencairan gaji ke-13 itu dilakukan di seluruh SKDP di Pemko Padang. “Jumlahnya 45 SKPD,” sebutnya.
padang ekspres/ayu/bis
Langganan:
Postingan
(
Atom
)